Anggota Komisi III DPR RI, Bimantoro Wiyono, Tegaskan Kemerdekaan Warga Negara Harus Nyata dalam Sistem Hukum

DPR RI83 Views

JAKARTA – Peringatan Hari Ulang Tahun ke‑81 Republik Indonesia menjadi refleksi penting bahwa kemerdekaan tidak hanya berarti bebas dari penjajahan, tetapi juga harus hadir nyata dalam kehidupan setiap warga negara. Merdeka dari rasa takut, merdeka dari kesewenang‑wenangan, serta mendapatkan perlakuan hukum yang adil dan bermartabat.

Anggota Komisi III DPR RI, Bimantoro Wiyono, menegaskan bahwa berlakunya KUHP dan KUHAP baru harus menjadi momentum untuk membawa sistem hukum pidana Indonesia menuju paradigma yang lebih humanistik, berkeadilan, dan kuat dalam melindungi hak warga negara.

Silahkan Baca Juga Yang Lainnya di SkrikandiNews.Com

Cek Kesehatan Gratis Berlanjut ke Pengobatan Jika Ditemukan Faktor Risiko

“Setelah 81 tahun Indonesia merdeka, kemerdekaan itu harus semakin terasa dalam sistem hukum kita. Negara harus tegas terhadap kejahatan, tetapi negara juga harus memastikan bahwa kekuasaan penegakan hukum tidak menghilangkan hak dan martabat warga negara,” ujarnya.

Hukum sebagai Jalan Keadilan

Bimantoro menekankan bahwa perubahan besar bukan sekadar pasal baru, melainkan perubahan paradigma aparat penegak hukum. Hukum pidana harus berorientasi pada keadilan, pemulihan, perlindungan masyarakat, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Prinsip ultimum remedium—pidana sebagai jalan terakhir—harus semakin nyata dalam praktik.

Momentum Pendidikan Sukses di Jampangkulon: Hasil PKL Siswa SMK Integrasikan Keterampilan dan Nilai Keislaman

“Ukuran keberhasilan hukum bukanlah sebanyak apa orang yang kita penjarakan. Ukurannya adalah sejauh mana hukum mampu menghadirkan keadilan, melindungi masyarakat, memulihkan korban, sekaligus mencegah terulangnya tindak pidana,” tegasnya.

Restorative Justice dan HAM

Pendekatan restorative justice harus diperkuat, namun tidak boleh menjadi ruang transaksional bagi pihak berkuasa atau berduit. KUHP dan KUHAP baru juga harus memperkuat perlindungan HAM dan prinsip due process of law. Bahkan tersangka maupun terdakwa tetaplah warga negara dengan hak konstitusional yang tidak boleh diabaikan.

Anggota DPR RI Komisi IX Asep Romy Romaya Hadiri Kejuaraan Pencak Silat IPSI Bojes GWP ke-10 Ratusan Pesilat Tampil Memukau, Satu Dekade Menjaga Tradisi, Menginspirasi Setiap Generasi. Putri Negara Jepang Ikut Jadi Juara

“Negara memang memberikan kewenangan besar kepada aparat untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan hingga penuntutan. Tetapi semakin besar kewenangan negara, harus semakin kuat pula mekanisme pengawasannya. Di situlah esensi negara hukum,” jelas Bimantoro.

Transparansi dan Pendampingan

Pendampingan hukum sejak tahap awal proses pidana menjadi kunci mencegah intimidasi dan penyalahgunaan kewenangan. Pemeriksaan juga harus transparan dan akuntabel, termasuk melalui penggunaan kamera pengawas.

Komandan Lanal Bandung Hadiri Tasyakuran HUT PPAL Ke-39 Tahun 2025

“Kalau proses pemeriksaan dilakukan secara benar, profesional dan sesuai hukum, maka transparansi seharusnya tidak perlu ditakuti. Kamera bukan musuh aparat. Kamera justru dapat menjadi saksi bahwa aparat telah bekerja dengan benar,” katanya.

Menuju Kemerdekaan dalam Hukum

Bimantoro menegaskan bahwa 81 tahun Indonesia merdeka harus menjadi momentum menuju kemerdekaan yang lebih substantif: rakyat tidak takut berhadapan dengan hukum karena percaya hukum akan memperlakukan mereka secara adil.

Sebagai Bentuk Penghormatan Kepada Pejabat Lama dan Baru, Lanal Bintan Selenggarakan Pisah Sambut Komandan Lanal Bintan

“Negara hukum yang kuat bukanlah negara yang aparatnya dapat bertindak tanpa batas. Negara hukum yang kuat adalah negara yang mampu menegakkan hukum secara tegas, tetapi sekaligus mampu membatasi kekuasaannya sendiri demi melindungi hak warga negaranya,” pungkasnya.

Dirgahayu Republik Indonesia ke‑81. Merdeka!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *