Bimantoro Wiyono: RUU Penyadapan Harus Cegah Penyalahgunaan Kewenangan Aparat Penegak Hukum

Berita9 Views

JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Gerindra, H. Bimantoro Wiyono, SH, menegaskan bahwa pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyadapan harus mampu memberikan batasan yang jelas terhadap kewenangan aparat penegak hukum guna mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power).

Hal tersebut disampaikan Bimantoro dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPR RI bersama Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Kabaintelkam) Polri, Senin (16/11/2026), di Ruang Rapat Komisi III DPR RI, Gedung Nusantara II, Jakarta. Rapat tersebut membahas masukan terhadap RUU tentang Penyadapan.

Silahkan Baca Juga Yang Lainnya di SkrikandiNews.Com

Menlu Sugiono Bantah Narasi Indonesia Ikut Agenda Israel di Board of Peace

Dalam penyampaiannya, Bimantoro menilai terdapat tiga kepentingan utama yang harus dipertemukan dalam pengaturan penyadapan, yakni kepentingan keamanan negara, kepentingan penegakan hukum, dan kepentingan konstitusional warga negara.

Menurutnya, negara memang membutuhkan instrumen penyadapan untuk menghadapi ancaman terorisme, kejahatan terorganisir, korupsi, kejahatan siber, serta berbagai ancaman keamanan lainnya. Namun, kewenangan tersebut tidak boleh dijalankan tanpa batas dan pengawasan.

Waketum TMI: Hasil Rakerwil Jambi Jadi Solusi dan Konsolidasi Kader Hingga Desa

“Jangan sampai kewenangan penyadapan yang seharusnya digunakan untuk kepentingan negara dan penegakan hukum justru menjadi instrumen penyalahgunaan kekuasaan. Kita harus memastikan ada batasan yang jelas dan mekanisme pertanggungjawaban,” tegas Bimantoro.

Ia juga menyoroti pentingnya prinsip legalitas, legitimate aim, kebutuhan yang mendesak (necessity), serta proporsionalitas (proportionality) dalam setiap tindakan penyadapan.

Pemerintah Desa Sekarsari, Kalibunder, Realisasikan Pengaspalan Jalan Cikadu melalui Bantuan Provinsi Jawa Barat

Bimantoro mengingatkan bahwa alasan penyelidikan dan penyidikan tidak boleh menjadi pembenaran untuk melakukan penyadapan secara sewenang-wenang.

Ia turut menyinggung polemik dugaan penyadapan terhadap ribuan nama yang sebelumnya menjadi perhatian publik. Menurutnya, persoalan tersebut harus menjadi evaluasi serius agar kewenangan penyadapan tidak digunakan di luar tujuan dan dasar hukum yang jelas.

Transisi Kepemimpinan Aman, Pemerintah Pastikan Bursa dan OJK Tetap Berjalan Normal

“Kami dari Fraksi Partai Gerindra merasa sangat tersinggung ketika pimpinan tertinggi kami menjadi objek utama dalam persoalan yang mencuat tersebut. Karena itu, persoalan ini harus dijelaskan secara terang. Apa dasar kewenangannya dan apa kepentingannya? Jangan sampai praktik penyadapan justru menjadi instrumen penyalahgunaan kekuasaan,” ujarnya.

Bimantoro berharap RUU Penyadapan nantinya tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi aparat dalam menjalankan tugas, tetapi juga memastikan tidak ada lagi praktik penyadapan yang melampaui kewenangan.

Percepat Penanganan Karhutla, TNI Lanjutkan Pengiriman Bahan Semai ke Banjarmasin dan Palembang

“RUU ini harus menjadi instrumen untuk memperkuat keamanan negara sekaligus mencegah penyalahgunaan kewenangan. Jangan sampai hukum memberikan kekuasaan tanpa batas kepada siapa pun,” pungkasnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *