SkriKandiNews.Com, Sukabumi- Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Sukabumi, Hamzah Gurnita, S.H., menggelar kegiatan Reses Kesatu Tahun Anggaran 2026 di Kecamatan Simpenan, Jumat (6/2/2026). Kegiatan tersebut dimanfaatkan warga sebagai ajang menyampaikan langsung berbagai kebutuhan mendesak, khususnya terkait pemulihan wilayah pascabencana.
Reses yang berlangsung di Desa Cidadap, Kampung Kaung Luwuk, itu dihadiri tokoh masyarakat dan warga setempat.
Sejumlah peserta menyampaikan apresiasi atas pembangunan infrastruktur yang telah dirasakan manfaatnya, terutama peningkatan akses jalan yang kini sudah berlapis hotmix dan dilengkapi Penerangan Jalan Umum (PJU).
Infrastruktur tersebut dinilai mempermudah mobilitas warga sekaligus mendorong aktivitas ekonomi masyarakat desa, terutama pada malam hari.
Namun di balik apresiasi itu, warga juga menyuarakan persoalan serius yang belum terselesaikan. Salah satunya terkait rusaknya jaringan irigasi pertanian akibat bencana alam yang melanda wilayah tersebut beberapa waktu lalu.
Tokoh masyarakat Desa Cidadap, Bibin Mulyadi (58), mengatakan bahwa kerusakan irigasi berdampak langsung pada produktivitas pertanian warga. Selain itu, sejumlah fasilitas umum dan sarana ibadah juga masih membutuhkan penanganan.
“Kami berharap pemulihan pascabencana tidak setengah-setengah. Pertanian, fasilitas umum, dan tempat ibadah sangat penting bagi kehidupan masyarakat,” ungkapnya
dalam forum reses.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Hamzah Gurnita menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan kebutuhan warga, khususnya yang berkaitan dengan pemulihan wilayah terdampak bencana.
Ia menyatakan bahwa seluruh masukan masyarakat akan dibawa ke tingkat pembahasan DPRD dan dijadikan bahan dalam penyusunan program pembangunan daerah.
“Pemulihan pascabencana bukan hanya soal infrastruktur, tapi juga soal keberlangsungan hidup masyarakat. Ini menjadi tanggung jawab saya sebagai wakil rakyat,” ujarnya.
Hamzah juga menyampaikan pentingnya sinergi lintas pemerintah, termasuk mendorong dukungan dari wakil rakyat di tingkat pusat agar proses pemulihan dapat berjalan lebih cepat dan menyeluruh.
Menurutnya, pembangunan desa harus dilakukan secara berkelanjutan dan berbasis kebutuhan riil masyarakat, dengan melibatkan peran aktif tokoh lokal agar program yang dijalankan tepat sasaran.
