Jakarta, – Program Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih memasuki tahap penting. Pembangunan fisik mulai berjalan di berbagai wilayah. Pemerintah kini mengarahkan perhatian pada kesiapan operasional di lapangan.
Pemerintah fokus memastikan sumber daya manusia siap menggerakkan koperasi dan kampung nelayan tersebut. Sumber daya manusia tersebut harus bekerja dengan sistem yang jelas dan memiliki kepastian kerja.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI Muhammad Qodari menjelaskan arah kebijakan tersebut di Jakarta pada Senin, 21 September 2026. Pemerintah tidak menjadikan kecepatan penempatan sebagai satu-satunya ukuran. Kepastian sistem kerja menjadi fondasi penting bagi para manajer.
“Proses penempatan para manajer dilakukan secara terukur. Pemerintah tidak hanya mengejar kecepatan penempatan, tetapi juga memastikan para manajer masuk ke dalam sistem kerja yang jelas dan memiliki kepastian dalam menjalankan tugasnya,” kata Qodari, dalam keterangannya, Senin (21/9).
Pernyataan tersebut menegaskan pendekatan pemerintah yang terukur. Para manajer harus langsung optimal sejak hari pertama bekerja.
Pemerintah Pahami Calon Manajer Butuh Kepastian Waktu dan Hak
Menurut Qodari, pemerintah memahami kebutuhan para calon manajer yang telah lolos seleksi. Para calon manajer membutuhkan kepastian mengenai waktu mulai bekerja. Mereka juga membutuhkan kepastian lokasi penempatan, bentuk hubungan kerja, dan hak yang akan mereka terima.
Kepastian tersebut menjadi semakin penting. Sebagian calon manajer telah meninggalkan pekerjaan sebelumnya. Mereka mengambil bagian dalam program prioritas Presiden tersebut. Oleh karena itu, pemerintah harus memberikan jaminan yang jelas.
Karena itu, pemerintah menyiapkan berbagai aspek administratif dan hukum secara menyeluruh sebelum penempatan. Langkah ini membuat para manajer langsung bekerja tanpa menghadapi ketidakjelasan status maupun hak.
“Penataan tersebut mencakup kejelasan hubungan kerja antara manajer dan pemberi kerja. Untuk KDKMP, pemberi kerja adalah PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero), sedangkan untuk KNMP adalah PT Agrinas Jaladri Nusantara (Persero),” ujar Qodari.
Qodari menyampaikan penjelasan tersebut di Jakarta pada Senin, 21 September 2026. Penjelasan ini memberikan kejelasan struktur pemberi kerja bagi para manajer.
Siapkan Kontrak Hingga Perlindungan Sosial Bagi Manajer
Selain hubungan kerja, pemerintah juga menyiapkan kontrak secara rinci. Pemerintah menyiapkan hak dan kewajiban, masa kerja, perlindungan sosial, serta kepastian pengupahan. Dengan pengaturan tersebut, setiap manajer memperoleh hak dan perlindungan yang jelas selama menjalankan tugas.
Untuk KDKMP, Kementerian Koperasi saat ini tengah mempersiapkan penempatan calon manajer. Kementerian berkoordinasi dengan instansi terkait, termasuk Badan Pengaturan BUMN dan PT Agrinas Pangan Nusantara Persero.
Para manajer akan berstatus sebagai pegawai BUMN, bukan Aparatur Sipil Negara. Skema yang pemerintah gunakan adalah Perjanjian Kerja Waktu Tertentu selama dua tahun sebagai masa penguatan awal. Penempatan tersebut akan berlangsung secara bertahap di lokasi penugasan yang telah pemerintah tetapkan.
Skema serupa berlaku bagi calon manajer KNMP. Kementerian Kelautan dan Perikanan menyiapkan penempatan dengan berkoordinasi bersama Badan Pengaturan BUMN dan PT Agrinas Jaladri Nusantara Persero. Dengan demikian, kedua program memiliki pola penataan yang selaras.
Qodari menegaskan, keselarasan hak dan perlindungan menjadi bagian penting dari penataan kedua program tersebut. Dengan demikian, manajer KDKMP maupun KNMP dapat menjalankan peran di wilayah masing-masing dengan dasar kerja yang relatif seragam dan jelas.
“Prinsipnya, setiap manajer akan ditempatkan dengan hak dan perlindungan yang jelas. Melalui pengaturan tersebut, pemerintah ingin memberikan kepastian sekaligus perlindungan yang lebih baik kepada para calon manajer,” kata Qodari.
Penataan Matang Jadi Fondasi Ekonomi Desa dan Pesisir
Pemerintah meyakini penataan yang matang akan menjadi fondasi pelaksanaan KDKMP dan KNMP secara berkelanjutan. Kepastian administrasi, hukum, dan hubungan kerja membuat para manajer bekerja dengan tenang dan fokus. Selain itu, kepastian tersebut mendukung penguatan ekonomi masyarakat desa dan wilayah pesisir.
Program KDKMP dan KNMP menyasar penguatan ekonomi lokal. Koperasi desa akan menjadi pusat ekonomi baru di desa. Sementara itu, kampung nelayan akan menjadi pusat ekonomi pesisir yang modern. Oleh karena itu, peran manajer sangat krusial di lapangan.
Pemerintah tidak ingin manajer bekerja dalam ketidakpastian. Pemerintah ingin manajer memiliki kontrak yang jelas, gaji yang pasti, dan perlindungan sosial yang memadai. Dengan kepastian tersebut, manajer dapat fokus mengembangkan koperasi dan kampung nelayan secara optimal.
Selain itu, status sebagai pegawai BUMN dengan skema PKWT dua tahun memberikan kejelasan jalur karir awal. Masa dua tahun menjadi masa penguatan awal bagi program. Setelah itu, pemerintah akan melakukan evaluasi untuk keberlanjutan program.
Dengan pendekatan terukur ini, pemerintah berharap KDKMP dan KNMP berjalan efektif sejak hari pertama. Pemerintah mengutamakan kualitas penempatan, bukan sekadar kecepatan.
