Raperda Desa Dibahas Intensif, DPRD Sukabumi Pastikan Aspirasi Masyarakat Terserap

DPRD134 Views

Sukabumi – Suasana rapat kerja di Aula Dinas PSDA pada Kamis, 23 April 2026, terasa penuh keseriusan. Komisi I DPRD Kabupaten Sukabumi duduk bersama sejumlah perangkat daerah, termasuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) serta Bagian Hukum Sekretariat Daerah. Agenda mereka jelas: mengintensifkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Desa, sebagai tindak lanjut atas terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026.

Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Sukabumi dari Fraksi PKS, H. Iwan Ridwan, menegaskan bahwa revisi perda desa merupakan konsekuensi logis dari regulasi baru pemerintah pusat. “Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026, daerah wajib melakukan penyesuaian terhadap sejumlah perda, khususnya yang berkaitan dengan desa. Ada empat regulasi yang harus direvisi, yakni perda tentang desa, BPD, perangkat desa, serta pilkades,” ujarnya.

Silahkan Baca Juga Yang Lainnya di SkrikandiNews.Com

Dengan Suara Bergetar, Prabowo Sampaikan Terima Kasih ke Petugas dalam Rapat Penanganan Bencana di Aceh

Iwan menambahkan bahwa DPRD tidak hanya berperan dalam pembahasan teknis, tetapi juga memastikan substansi aturan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat desa. “Kami di DPRD ingin memastikan bahwa setiap perubahan yang dilakukan tidak hanya sesuai aturan, tetapi juga mampu meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa,” katanya.

Dalam pembahasan Raperda, sejumlah poin krusial menjadi sorotan. Masa jabatan kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang diperpanjang menjadi delapan tahun, penguatan perencanaan melalui RPJM Desa, serta aspek kesejahteraan perangkat desa dan pengelolaan dana desa menjadi isu utama.

Sri Padmoko Kepala Dinas Perikanan: Biogas & Solar Dryer, Kunci Perikanan Berdaya Saing

Iwan menekankan urgensi penyelesaian Raperda ini pada tahun 2026, mengingat pelaksanaan pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak akan digelar pada 2027. “Tahun depan kita akan menghadapi pilkades serentak. Maka regulasi harus sudah tuntas tahun ini agar pelaksanaannya memiliki dasar hukum yang kuat,” tegasnya.

Lebih jauh, DPRD membuka ruang partisipasi publik seluas-luasnya. Aspirasi masyarakat desa dianggap sebagai elemen penting dalam menyempurnakan kebijakan yang akan ditetapkan. “Kami sangat terbuka terhadap masukan dari masyarakat dan pemerintah desa. Partisipasi ini penting agar perda yang dihasilkan benar-benar aplikatif dan dirasakan manfaatnya,” ungkap Iwan.

Kolaborasi TNI AL dan CT ARSA Foundation Hadirkan Kepedulian di Teluk Sasah

Melalui sinergi antara legislatif, pemerintah daerah, dan masyarakat, DPRD Kabupaten Sukabumi berharap Raperda tentang Desa dapat menjadi landasan kuat dalam membangun tata kelola pemerintahan desa yang lebih efektif, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi, H. Dadang Hermawan Aspirasi Jalan Rusak dan Dukungan Kegiatan KeagamaanTinjau Posko Bantuan di Lanud Halim, Mensesneg Prasetyo Hadi Tekankan Kelancaran Penyaluran Logistik

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *