KEMENKO PMK – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Sugiono menginstruksikan penguatan patroli darat serta pemenuhan sarana mitigasi secara menyeluruh sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto dalam mengoptimalkan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta antisipasi bencana hidrometeorologi.
Hal tersebut disampaikan Menko PMK Sugiono saat memimpin Rapat Koordinasi Pembaruan Informasi Cuaca dan Penguatan Patroli Darat dalam Penanganan Karhutla yang dilaksanakan secara daring, pada Kamis (29/10/2026).
Dalam rapat tersebut, Menko PMK memberikan perhatian serius terhadap dampak sistemik akibat kebakaran hutan dan lahan yang meluas. Menurutnya, karhutla tidak lagi sekadar isu kerusakan lingkungan semata, melainkan sudah mengancam kesehatan, keselamatan jiwa masyarakat, serta merusak daya dukung ekosistem secara menyeluruh.
“Ini merupakan suatu pelajaran bagi kita, bahwa kebakaran hutan dan lahan yang terjadi bukan semata-mata ısu ekologi, namun telah mengorbankan kesehatan, tetapi juga bahkan mengorbankan jiwa bagi masyarakat,” tegas Menko PMK Sugiono.
Merespons laporan terkini dari para menteri dan kepala lembaga mengenai kondisi cuaca serta dinamika penanganan di lapangan, Menko PMK menegaskan kembali instruksi Presiden Prabowo Subianto. Seluruh aparat penanggulangan bencana dan pemerintah daerah diminta untuk mengambil langkah proaktif serta mengerahkan seluruh daya upaya tanpa bergantung semata pada faktor cuaca/alam.
“Bapak Presiden menyampaikan bahwa jangan hanya berharap semata-mata kepada hujan yang akan turun, tetapi lebih dari itu kita harus menggunakan semua kemampuan, akal, pikiran, dan kekuatan kita untuk bisa mengantisipasi dampak jika kejadian serupa kita alami lagi,” ungkapnya.
Menindaklanjuti arahan tersebut, Menko PMK menyoroti fenomena munculnya titik api baru di tengah upaya pemadaman yang sedang berjalan. Ia menginstruksikan percepatan pemenuhan sarana pemantauan sekaligus pengetatan pengawasan di lapangan, khususnya di provinsi-provinsi prioritas untuk menghentikan aksi pembakaran lahan yang disengaja.
“Penguatan patroli perlu dilakukan, karena di saat kita sedang berusaha memadamkan kebakaran, ada titik-titik baru yang terjadi. Oleh karena itu, peningkatan patroli merupakan sesuatu yang sangat penting, terutama di provinsi-provinsi prioritas untuk bisa mengantisipasi pelaku-pelaku yang melakukan pembakaran secara sengaja,” jelas Sugiono.
Selain fokus pada pemadaman api, rapat koordinasi ini turut memetakan potensi ancaman bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor yang berisiko terjadi seiring perubahan cuaca. Menko PMK mengimbau seluruh pemerintah daerah untuk segera menginventarisasi kebutuhan sarana pendukung dan berkoordinasi langsung dengan pemerintah pusat. Pemda juga diminta menormalisasi sungai yang masih tertutup material banjir sebelumnya dan memperbaiki saluran drainase.
“Segera lakukan inventarisasi kebutuhan peralatan yang harus dipenuhi dalam rangka memitigasi kemungkinan banjir dan tanah longsor. Kebutuhan tersebut bisa disampaikan langsung baik ke BNPB maupun Kemenko PMK,” pungkasnya.
Melalui konsolidasi terpadu ini, Kemenko PMK memastikan pemerintah terus memperkuat koordinasi lintas sektor guna mempercepat penanganan karhutla serta meningkatkan kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi ancaman bencana alam.